Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengingatkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di setiap wilayahnya. Hal ini juga disampaikannya saat mengukuhkan pengurus KDEKS Kalimantan Tengah atau KDEKS ke-24 di Indonesia.
Kiai Ma’ruf mengatakan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Oleh karena itu, pemerintah terus memacu pembangunan daerah-daerah penyangga, termasuk Kalimantan Tengah.
“Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Ini adalah berkah sekaligus peluang besar yang harus dikelola secara optimal,” ujar Kiai Ma’ruf di Kantor Gubernur Kalteng di Palangkaraya, Selasa (24/10/2023).
Hal ini dikarenakan lokasi Kalteng yang berdekatan dengan IKN Nusantara. Wapres juga menyebutkan bahwa sebelumnya juga telah disiapkan opsi lokasi IKN Nusantara di Kalteng.
“Ini mestinya Kalteng ini bakal calon ya, tetapi tidak jadi karena memang, tapi digeser sedikit saja ke Kaltim, tapi masih dekat dengan Kalteng,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Kalimantan Tengah untuk segera mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta potensi sektor perdagangan lintas wilayah. Kiai Ma’ruf meyakini bahwa masih ada banyak potensi dan komoditas Kalimantan Tengah yang mampu bersaing di tingkat global.
Selain itu, Kiai Ma’ruf juga mendorong KDEKS memberikan bantuan dalam mencapai target sertifikasi halal untuk semua produk pada tahun 2024 mendatang. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sektor industri halal dari hulu ke hilir.
“Pengembangan rantai pasok halal dalam rangka hilirisasi industri sangat penting untuk diprioritaskan. Sementara layanan lembaga keuangan syariah perlu terus diperluas, terutama dalam penyaluran pembiayaan syariah bagi UMKM. Juga, penting untuk mengembangkan sistem pembayaran digital layanan syariah,” ujarnya.
Selain itu, perbaikan kelembagaan, tata kelola, dan SDM pengelola juga perlu dilakukan dalam sektor dana sosial syariah. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penghimpunan dana dan manfaatnya, serta menjadi instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.
Kiai Ma’ruf juga mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terkait ekonomi syariah dengan segala keunggulan dan manfaatnya.
“Pastikan keberlanjutan program ekonomi syariah di Provinsi Kalimantan Tengah. Masukkan muatan ekonomi syariah dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD,” tutupnya.