Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengusulkan agar kawasan pecinan Suryakencana yang menjadi destinasi kuliner di Kota Bogor dikelola secara khusus. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor merekomendasikan agar pengelolaan kawasan Suryakencana dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), mirip dengan Malioboro, Yogyakarta.
Bima Arya mengatakan bahwa rencana pengelolaan khusus ini masih dalam tahap kajian. Ia menargetkan agar konsep ini dapat diimplementasikan sebelum Desember 2023, sebelum akhir masa jabatannya.
Menurut Bima Arya, penanganan kawasan Suryakencana harus dilakukan dengan fokus, mengingat kawasan tersebut tidak hanya menawarkan kuliner, tetapi juga memiliki aspek-aspek dan potensi lain. Oleh karena itu, pengelolaannya harus melibatkan semua pihak yang terkait, mencakup masalah keamanan, ketertiban, kebersihan, perlindungan warisan budaya, dan pemanfaatan potensi yang ada di kawasan tersebut.
Kepala Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi, menjelaskan bahwa pengelolaan khusus ini akan diterapkan di seluruh kawasan Suryakencana. Ia menyarankan adanya lembaga pengelola yang secara operasional dapat berjalan dengan sangat teknis, yaitu UPT.
Bima Arya meminta Bappeda untuk mematangkan konsep tersebut dan mencari alternatif lain selain UPT sebagai kelembagaannya. Rudy menambahkan bahwa kajian dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dilakukan secara intensif untuk mencapai tujuan tersebut.
UPT ini nantinya akan berada di bawah dinas, namun belum ada keputusan pasti mengenai dinas mana yang akan mengelola UPT tersebut, apakah Dinas Perdagangan, Industri, dan KUKM (DinKUKMDagin) atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.
Diharapkan konsep pengelolaan khusus ini dapat terbentuk sebelum akhir tahun ini, memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.