Berita  

Legislator Demokrat Mendorong Kepemiluan Netral untuk Meningkatkan Keamanan di Papua

Jakarta — Di tengah pembahasan suksesi pucuk pimpinan TNI, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah, menekankan dua hal yang tak boleh ditawar: netralitas TNI dalam Pemilu 2024 dan stabilitas keamanan Papua. Pesan itu ia sampaikan kepada calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang menurutnya akan memikul beban tugas besar di saat situasi politik dan keamanan sama-sama sensitif.

Netralitas Pemilu Jadi Sorotan Utama

Rizki menilai, siapa pun yang kelak memimpin TNI harus memastikan institusi tersebut tetap berdiri di atas semua kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa pengamanan Pemilu 2024 harus dijalankan secara netral, objektif, dan tetap menjaga kehormatan prajurit. Menurut dia, amanat pengamanan pemilu merupakan tugas besar dari presiden yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh panglima berikutnya.

“TNI harus menjaga kehormatannya dengan melaksanakan tugas pengamanan pemilu secara netral dan objektif,” ujar Rizki kepada wartawan, Rabu (1/11/2023). Ia menambahkan, sikap netral menjadi kunci agar TNI tidak terseret ke dalam tarik-menarik politik praktis yang bisa merusak kepercayaan publik.

Agus Subiyanto Dinilai Punya Modal Pengalaman

Dalam pandangannya, Jenderal Agus Subiyanto punya modal tersendiri karena latar belakangnya sebagai perwira Angkatan Darat. Rizki juga menyinggung bahwa Agus baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan disebut sebagai KSAD dengan pangkat paling junior dibandingkan para pendahulunya. Meski begitu, ia melihat justru ada keuntungan tersendiri karena saat ini fokus nasional sedang tertuju pada pengamanan pemilu.

“Tetapi karena dia berasal dari Angkatan Darat dan saat ini Indonesia sedang fokus pada pengamanan pemilu, saya rasa itu memberikan keuntungan bagi Jenderal Agus untuk menjadi Panglima TNI berikutnya,” kata Rizki.

Papua dan Modernisasi Alutsista Tak Kalah Mendesak

Selain soal pemilu, Rizki mengingatkan bahwa calon panglima pengganti Laksamana Yudo Margono juga akan berhadapan dengan pekerjaan rumah lain yang tak ringan. Papua, menurut dia, masih menjadi titik rawan yang membutuhkan perhatian serius, terutama terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ia menyinggung pula kasus penyanderaan pilot Susi Air sebagai contoh bahwa persoalan keamanan di wilayah itu belum selesai.

Di sisi lain, ia menyebut modernisasi alat utama sistem persenjataan juga tetap harus dikejar tanpa mengabaikan tantangan di lapangan. Bagi Rizki, panglima TNI ke depan harus mampu menyatukan seluruh matra militer agar bisa bekerja selaras menjaga keamanan dan kedaulatan negara di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berubah.

Dengan kata lain, jabatan panglima bukan sekadar soal komando, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan antara ketegasan di lapangan, netralitas dalam politik, dan koordinasi lintas matra yang efektif.