PDIP Sebut Perlu Ada Menteri Digital untuk Program KTP Sakti
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan perlunya adanya kementerian baru jika Ganjar Pranowo-Mahfud Md terpilih pada 2024. Menurut Hasto, kementerian baru tersebut akan mengurus program KTP Sakti yang diusung oleh Ganjar-Mahfud. “Jika kita melakukan perbandingan, masalah digitalisasi data tunggal agar semua program rakyat tepat sasaran, ini bukan masalah teknologi. Ini merupakan masalah political will,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
Hasto menyebut bahwa akan ada satu menteri yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan KTP Sakti ini. Menurut Hasto, menteri tersebut adalah menteri digital. “Dalam political will, diperlukan satu menteri yang bertanggung jawab penuh sehingga semua komitmen rakyat akan ditampilkan melalui pelayanan publik berupa KTP Sakti,” katanya. “Ini yang akan dilakukan sehingga diperlukan adanya menteri digital,” tambahnya.
Hasto juga menjelaskan bahwa adanya KTP Sakti tidak akan menggantikan e-KTP yang sudah ada saat ini. Nantinya, seluruh pelayanan publik akan diintegrasikan melalui KTP Sakti. “KTP Sakti bukan menggantikan e-KTP, tetapi KTP yang fungsinya ditingkatkan dengan data tunggal dan interoperabilitas antarkementerian yang digabungkan menjadi satu,” katanya. “Saat ini, contohnya terdapat 27.000 aplikasi pelayanan publik sehingga rakyat bingung. Nantinya, seluruh pelayanan publik akan diintegrasikan melalui KTP Sakti,” tutupnya.