Jakarta – Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara tentang etika moral berbangsa setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden dan menteri dapat memihak dan berkampanye. Komarudin mempertanyakan status Jokowi yang ikut dalam kampanye.
“Dalam konteks apa (kampanye), presiden sebagai calon presiden, atau presiden itu sendiri ada dalam partai politik yang mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Sekarang Pak Jokowi berada dalam posisi apa?” kata Komarudin kepada wartawan pada Rabu (24/1/2024).
“Sebagai presiden, yang selama ini dikhawatirkan dan diminta oleh rakyat adalah untuk menghindari terjadinya praktik KKN,” lanjutnya.
Komarudin menuturkan bahwa presiden yang aktif memenangkan anaknya dalam kontestasi Pemilu merupakan hal yang baru. Menurutnya, hal tersebut seharusnya dihindari.
“Anaknya dicapreskan menjadi wakil presiden. Jadi, jika bapaknya presiden secara aktif memenangkan anaknya menjadi presiden, itu merupakan hal baru yang terjadi di dunia, itu seharusnya dihindari. Ini menyangkut etika moral berbangsa,” jelasnya.
Komarudin menyatakan bahwa presiden seharusnya tidak melupakan prinsip bernegara. Dia kemudian menyinggung masalah etika berbangsa.
“Ketika saya bicara tentang etika dan moral bernegara, etika berada di atas hukum, di atas pengaturan perundang-undangan, etika adalah masalah kesadaran, kelayakan, tindakan yang sesuai,” tambahnya.
“Sebagai contoh, seorang pria boleh memakai bra, boleh memakai rok atau tidak, itu boleh, tidak ada peraturan hukum yang melarang, tapi apakah etis atau tidak etis,” lanjutnya.
Komarudin juga mengingatkan bahwa etika dalam berbangsa merupakan hal yang penting, meskipun menurutnya undang-undang tidak melarang presiden berkampanye.
“Kita harus memperhatikan etika dalam berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Presiden, kata Jokowi, boleh memihak.
“Presiden boleh keluar kampanye, presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia menegaskan bahwa yang penting adalah tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, menurutnya, sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, dalam berpolitik tidak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” tambahnya.
(amw/dwia)