Membangun Dasar Pembangunan #1: Perekonomian yang Mensejahterakan Rakyat Indonesia
Di tengah perayaan kemerdekaan, pertanyaan yang muncul justru terasa sangat mendasar: sejauh mana kemerdekaan itu benar-benar dirasakan rakyat? Jika dilihat dari wajah ekonomi Indonesia hari ini, jawabannya belum merata. Ketimpangan masih lebar, kekayaan masih terkonsentrasi, dan sebagian besar warga belum menikmati hasil pembangunan secara adil.
Ketimpangan yang Masih Terasa Nyata
Masalah utama yang disorot dalam ekonomi Indonesia adalah ketidakadilan distribusi kekayaan. Data BPS mencatat pada 2020 gini ratio pendapatan warga Indonesia berada di angka 0,38. Artinya, 1% orang terkaya menguasai 38% pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis berarti pemerataan kesejahteraan.
Situasi serupa juga terlihat pada kekayaan. Berdasarkan riset lembaga keuangan Credit Suisse, gini ratio kekayaan warga Indonesia pada 2021 mencapai 0,36, dengan 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan. Ketika penumpukan aset hanya terjadi di kelompok kecil, ruang mobilitas sosial bagi masyarakat luas menjadi semakin sempit.
Tanah dan Akses Produksi yang Tidak Merata
Ketimpangan tidak berhenti pada pendapatan dan aset finansial. Kepemilikan tanah juga menunjukkan ketidakseimbangan yang serius. Gini ratio kepemilikan tanah tercatat mencapai 0,67, sementara 1% populasi terkaya memiliki 67% tanah Indonesia. Di sisi lain, lebih dari 75% petani, atau lebih dari 28 juta petani, justru tidak memiliki lahan sendiri.
Fakta ini penting karena tanah adalah salah satu sumber produksi utama di sektor pertanian. Jika akses terhadap lahan hanya terkonsentrasi pada kelompok kecil, maka banyak petani tetap berada di posisi yang rentan, meski bekerja di sektor yang menopang kebutuhan pangan nasional.
Ekonomi yang Terpusat dan Dampaknya ke Daerah
Masalah lain yang tak kalah besar adalah karakter ekonomi yang masih Jakarta-sentris. Sekitar 70% perputaran ekonomi berputar di Jakarta, sehingga aktivitas ekonomi terkonsentrasi di ibu kota dan pulau Jawa. Akibatnya, daerah lain tertinggal dalam hal pemerataan infrastruktur dan kesempatan usaha.
Ketika pusat pertumbuhan hanya bertumpu pada satu wilayah, pembangunan di luar Jawa sering berjalan lebih lambat. Padahal, pemerataan ekonomi seharusnya memberi ruang yang lebih seimbang bagi seluruh daerah untuk tumbuh dan berkontribusi.
Ketimpangan Sosial dan Risiko Jangka Panjang
Selain soal pendapatan, kekayaan, dan tanah, persoalan gizi juga ikut memperlihatkan ketimpangan yang belum selesai. Di sejumlah daerah di Indonesia, masih banyak anak mengalami stunting. Ini menandakan bahwa masalah ekonomi tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya.
Ketika ketidakadilan ekonomi dibiarkan terlalu lama, risikonya bukan sekadar kemiskinan yang menetap. Dalam paparan yang ada, ketimpangan disebut dapat memicu konflik sosial, huru-hara, bahkan perang saudara. Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat Indonesia secara luas.
Sumber: https://prabowosubianto.com/fondasi-pembangunan-1-ekonomi-untuk-rakyat-indonesia-hanya-1-orang-indonesia-menikmati-kemerdekaan/
Source link
