Pada awal 2024, pembagian bantuan sosial terutama beras meningkat pesat. Banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh pihak 02. Namun, faktanya, peningkatan pembagian bantuan sosial tersebut disebabkan oleh kurangnya stok beras akibat mundurnya jadwal panen akibat musim kering El Nino pada akhir 2023.
Selain itu, banyak juga yang berpendapat bahwa pembagian bantuan sosial tersebut hanya untuk kepentingan politik, namun kenyataannya bantuan sosial tersebut merupakan cara untuk mengurangi kemiskinan dan beban hidup masyarakat, dan diberikan setiap bulan.
Selain itu, terdapat juga anggapan bahwa aturan pemilihan Penjabat Kepala Daerah oleh Presiden merupakan kecurangan yang dilakukan oleh Presiden. Namun, aturan tersebut disetujui oleh partai politik pengusung 01 & 03 di DPR untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum Pilkada serentak di November 2024.
Tidak hanya itu, terdapat juga rumor bahwa Kepala Daerah diminta oleh Presiden untuk memenangkan kandidat tertentu. Namun, tidak ada bukti untuk klaim tersebut, bahkan yang ada adalah permintaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar Kepala Daerah memenangkan kandidat lain.
Selain itu, beredar pula anggapan bahwa Gibran, yang berusia 36 tahun, bisa menjadi Calon Wakil Presiden meskipun melanggar konstitusi. Namun, UUD 1945 tidak mengatur batas usia minimal atau maksimal untuk Calon Presiden / Wakil Presiden.
Terakhir, terdapat tudingan bahwa pembentukan 4 Provinsi baru di Papua dilakukan untuk kepentingan politik. Namun, kenyataannya pembentukan UU Provinsi baru di Papua adalah aspirasi daerah dan disepakati oleh semua partai politik di DPR termasuk pengusung 01 dan 03.
Sebagai penutup, mari kita tanggapi hoaks dengan senyuman dan pencerahan sesuai anjuran pak Prabowo. (SENOPATI)
