Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari buku: Paradoks Indonesia dan Solusinya]
Mewujudkan Ekonomi Konstitusi
Jika Anda pernah mempelajari ilmu ekonomi, Anda pasti tahu bahwa ada banyak aliran ekonomi di dunia ini. Ada aliran ekonomi neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal yang sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith. Kemudian ada aliran ekonomi sosialis, atau aliran ekonomi Karl Marx. dalam sejarah, sering terjadi perdebatan antara dua pilihan ini. Namun, mengapa kita harus memilih? Mengapa kita tidak dapat mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme?
Kita dapat mengambil yang terbaik dari kedua aliran tersebut dan menggabungkannya, seperti yang diajarkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan ayah saya Prof. Sumitro, sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Kita dapat menyebutnya sebagai “ekonomi konstitusi”.
Setelah tahun 1998, kita telah keliru. Sebagai bangsa, kita telah melupakan identitas kita. Kita meninggalkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita meninggalkan ekonomi Pancasila. Inilah alasan saya telah berjuang selama belasan tahun terakhir ini. Kita harus mengingatkan kembali ajaran Bung Karno mengenai berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus memiliki kepercayaan pada nasionalisme yang bukan sesuatu yang buruk. Nasionalisme adalah cinta pada bangsa sendiri. Dan kita harus kuat dan mampu mandiri.
Setelah krisis ekonomi tahun 1998, kebijakan yang diterapkan telah salah dan harus ditinggalkan. Kita harus segera meningkatkan produksi di dalam negeri. Indonesia harus memiliki industri kapal, industri otomotif, industri pangan, industri tekstil, industri senjata, dan industri lainnya yang mampu memenuhi kebutuhan pokok kita. Dengan cara ini, kompleksitas ekonomi kita akan meningkat dan nilai tukar Rupiah pun dapat menguat.
Tujuan kita bukanlah untuk menerapkan sosialisme murni, karena hal ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sosialisme murni tidak memungkinkan adanya perbedaan dalam upah dan pemenuhan kebutuhan. Dalam sosialis murni, orang yang bekerja keras dan yang tidak bekerja keras mendapat upah yang sama, yang pintar dan yang tidak pintar juga mendapat upah yang sama. Hal ini tidak bisa dijalankan dalam kehidupan nyata.
Sebagai gantinya, kita harus menerapkan ekonomi campuran yang menggabungkan yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Kita harus kembali ke ekonomi Pancasila yang berdasarkan prinsip kekeluargaan. Kita harus menjadikan ekonomi kita sebagai alat untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kita harus memahami bahwa paham ekonomi konstitusi mengharuskan pemerintah untuk menjadi pelopor dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah harus berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan dan membangun keberdayaan rakyat. Pemerintah tidak hanya sebagai wasit, tetapi sebagai penggerak utama dalam memajukan ekonomi negara.
Dengan menerapkan paham ekonomi konstitusi, kita dapat memperkuat ekonomi kita dan mencegah aliran kekayaan nasional keluar dari negara. Kita harus mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme, sambil tetap waspada terhadap risiko dan dampak yang mungkin timbul. Ekonomi konstitusi adalah jalan tengah yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
