Tinjauan Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Abstrak
Setelah delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Ke-17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan fundamental atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi saat ini dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan tegas, membekali diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Makanan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan cermat. Dalam hal makanan, inisiatif termasuk pengembangan program areal perkebunan pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Target minimum tambahan luas panen tanaman sebesar 4 juta hektar diharapkan tercapai pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, jika semuanya dijadikan lahan padi, akan ada tambahan 20 juta ton padi (dengan diasumsikan produktivitas 5 ton per hektar) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan diasumsikan hasil 50%). Dalam bidang energi, Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur biodiesel dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga mikrohidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dijamin melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Peningkatan Sistem Penerimaan Negara.
Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan berdasarkan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan badan penerimaan negara, sejalan dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk mencapai hal ini, negara akan mengambil langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan domestik. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Pemberantasan Kemiskinan.
Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga mencerminkan akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Membidik untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan yang kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba.
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga. Secara bersamaan, pemerintah bertugas untuk menutup setiap peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat.
Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi.
Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan sains dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti kemajuan dalam bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk mendukung otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Budaya Seni, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga.
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pemeliharaannya melindungi warisan berharga kita. Mendirikan dana endowment budaya memastikan pemeliharaan budaya kita terus-menerus. Program-program yang bertujuan untuk melestarikan budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di pentas global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Wanita, Anak, dan Penyandang Disabilitas.
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran utama negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak wanita, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan membela kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak wanita dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif.
Kesejahteraan dan kehidupan damai dapat tercapai dalam negara yang stabil dan aman. Bangsa yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan memperoleh penghargaan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan.
Dalam pengejaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami pada target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian sasaran emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air pada berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan dari lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani.
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan aksesibilitas pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida secara signifikan mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Higienis untuk Komunitas Pedesaan/Kota yang Membutuhkan.
Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang tepat bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen milik publik) dan rusunawa (apartemen sewa publik). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit tempat tinggal di seluruh negara.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-kota Inovatif, Karakteristik, Independen Lainnya.
Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang adil dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusi untuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang adil. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Masyarakat…
