Oleh: Prabowo Subianto [dikutip dari “Strategi Transformasi Bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045”, hal. 77-81, edisi softcover ke-4]
Sangat terkait dengan tantangan utama yang dihadapi oleh ekonomi kita—aliran keluar kekayaan Indonesia—adalah kondisi yang dapat kita sebut ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ini adalah alasan utama mengapa banyak dari rakyat kita hidup dalam kemiskinan dan kesulitan.
Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, koefisien Gini untuk pendapatan di Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,38, yang menunjukkan bahwa 1% terkaya mendapatkan 38% dari pendapatan. Studi tahun 2021 oleh Credit Suisse menemukan bahwa koefisien Gini kekayaan di Indonesia adalah 0,36, yang berarti 1% terkaya mengontrol 36% dari kekayaan.
Koefisien Gini sebesar 0,36 menunjukkan ketimpangan yang signifikan, sebuah tingkat yang tidak hanya tinggi tetapi berpotensi berbahaya. Disparitas ekonomi seperti itu, jika tidak diatasi, bisa memicu konflik sosial, kerusuhan, atau bahkan perang saudara yang panjang.
Koefisien Gini adalah indikator utama dari disparitas kekayaan dalam sebuah negara. Sebuah koefisien Gini ekonomi sebesar 0,36 mengimplikasikan bahwa 1% dari populasi terkaya Indonesia memiliki 36% dari kekayaan negara.
Jika populasi Indonesia adalah 270 juta, ini berarti bahwa 36% dari kekayaan negara dimiliki oleh hanya 2,7 juta orang. Sisanya 64% dibagi di antara 267,3 juta orang.
Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa kekayaan gabungan empat orang terkaya di Indonesia melebihi dari 100 juta terlucu.
Koefisien Gini untuk kepemilikan tanah bahkan lebih mengkhawatirkan. Hal ini terutama mencemaskan bagi saya karena kekayaan nyata terletak pada kepemilikan tanah.
Data yang dirilis oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2020 menunjukkan koefisien Gini untuk kepemilikan tanah sebesar 0,67, yang berarti 1% dari warga Indonesia terkaya, sekitar 2,6 juta orang, memiliki 67% dari tanah di Indonesia. Angka ini telah mengalami peningkatan belakangan ini karena pemerintah secara aktif mendistribusikan sertifikat tanah.
Pertanyakan kepada keluarga dan teman Anda: Siapa di antara mereka yang memiliki tanah? Apakah Anda sendiri memiliki tanah, atau apakah Anda menyewa tempat tinggal Anda? Apakah petani kita masih memiliki tanah mereka? Jika ya, berapa ukuran rata-rata lahan mereka? Apakah bertambah atau berkurang selama 10, 20, atau 30 tahun terakhir?
Menurut data tahun 2020 dari Kementerian Pertanian, ada 35 juta petani di Indonesia.
Namun, lebih dari 75% dari petani ini, lebih dari 28 juta, tidak memiliki tanah. Hanya 9 juta petani yang memiliki tanah, dan bahkan itu, lahan mereka kecil.
Saat ini, lebih dari 76% penduduk Indonesia memiliki akses internet. Mengingat banyak dari 1% terkaya ini memamerkan kekayaan mereka di media sosial, ini berarti lebih dari tiga perempat dari populasi kami dapat langsung melihat disparitas kekayaan yang ada di Indonesia.
Ketika banyak warga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan beberapa bahkan diusir dari rumah mereka, mereka dengan mudah melihat bagaimana sebuah kelompok kecil di Indonesia hidup dalam kemewahan.
Membicarakan mengenai ketidaksetaraan, saya ingin merujuk pada buku karya Niall Ferguson berjudul “The Great Degeneration.”
Ditulis sebelum pandemi COVID-19, Ferguson mewawancarai seribu pemimpin ekonomi dan CEO dari perusahaan-perusahaan besar global. Dia mengajukan pertanyaan kepada mereka, “Apa yang menurut Anda merupakan ancaman terbesar terhadap ekonomi global, terutama di pasar-pasar berkembang?”
Sebanyak seribu pemimpin ekonomi merespons pertanyaan Niall Ferguson dengan menunjukkan beberapa ancaman:
- Inflasi
- Pemburukan gelembung aset
- Korupsi
- Radikalisasi
- Bencana alam
- Pandemi penyakit, seperti SARS
Sebagai contoh, ketidakstabilan politik yang teramati di Myanmar dan Afghanistan secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, ketidakpastian politik pada umumnya dapat menyebabkan perlambatan pembangunan ekonomi.
Niall Ferguson, seorang sejarawan, tidak hanya mencari pandangan dari para ahli ekonomi tetapi juga mengonsultasikan para sejarawan.
Para sejarawan ini mencatat, “Jika semua faktor yang disebutkan ada, terutama jika mayoritas populasi adalah muda (berusia 18-30 tahun) dan harga makanan naik, ancaman bisa menjadi revolusi, kekacauan sosial, atau perang saudara.”
Ferguson mencatat, ‘Hal ini saat ini sedang terjadi di Timur Tengah.’ Ia mengaitkan Musim Semi Arab dengan kondisi-kondisi tersebut. Instabilitas di Timur Tengah telah diperparah oleh faktor-faktor ini.
Kita harus bertanya pada diri sendiri: Apakah unsur-unsur ini ada di Indonesia saat ini?
Pertimbangkan hal berikut: jika setiap desa memiliki 10 remaja putus sekolah berusia 15-22 tahun, dan dengan 80,000 desa, total remaja ini mencapai 800,000 yang tidak yakin dengan masa depan mereka. Mereka melihat orangtuanya berjuang; beberapa mengumpulkan kayu atau memotong rumput untuk membantu namun mendapatkan uang sangat sedikit. Pada usia yang penuh potensi, mereka kekurangan tujuan dan harapan. Kehidupan tanpa harapan rawan—they are vulnerable to exploitation by those with nefarious intentions.
Inilah mengapa saya menekankan pentingnya kewaspadaan.
Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kerusuhan, revolusi, dan perang saudara bisa dipicu oleh beberapa faktor:
- Inflasi
- Harga makanan naik
- Lonjakan populasi
- Peningkatan pengangguran
- Ketimpangan pendapatan
- Radikalisme ideologis
- Korupsi
Hampir semua kondisi tersebut hadir di Indonesia saat ini. Dengan koefisien Gini sebesar 0,36, katalis yang tepat bisa menjatuhkan negara ke dalam kekacauan yang berkepanjangan. Kita harus tetap waspada.
