Mendikbudristek Nadiem Makarim telah diminta tanggapannya mengenai kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang tidak terkontrol oleh peserta Temu Rembuk Komunitas Merdeka Belajar. Nadiem menyatakan bahwa pihaknya telah mengimbau universitas agar tidak memberikan tekanan terhadap UKT sebagai sumber pendanaan utama.
Menurutnya, kementerian memberikan keleluasaan kepada kampus untuk mencari penghasilan dari berbagai cara sehingga tidak membebani mahasiswa dan angka UKT universitas tetap terjaga.
“Kami telah memberikan fasilitas, seperti mencari dana melalui matching fund dan kerja sama lainnya agar universitas tidak terbebani untuk meningkatkan UKT mahasiswanya,” katanya.
Dia juga menyatakan bahwa KIP kuliah adalah solusi terbaik dari masalah biaya UKT karena dapat memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang membutuhkan.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinannya terhadap protes yang berulang terkait mahalnya biaya pendidikan tinggi di PTN. Dia menyebutkan bahwa mahalnya biaya pendidikan tinggi bertentangan dengan target pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi yang masih rendah.
Dia menyerukan agar terjadi diskusi serius antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk merancang kembali sistem pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih mendukung mahasiswa.
Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira, juga meminta Kemendikbudristek untuk segera turun tangan terkait kenaikan UKT yang tidak terkontrol. Dia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh semena-mena menaikkan biaya pendidikan.
