Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pemblokiran 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal sepanjang tahun 2023. Pemblokiran ini dilakukan karena situs-situs web tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Tujuan dari pemblokiran ini adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang PBK.
Plt. Kepala Bappebti, Kasan mengungkapkan bahwa penawaran PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, dan aplikasi ponsel pintar. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bappebti terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus penipuan dan potensi kerugian di PBK.
Kasan juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK kepada Bappebti melalui saluran resmi atau langsung ke kantor. Kolaborasi antara Bappebti dan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan ilegal di PBK.
Aldison menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti dan patuh pada ketentuan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan kegiatan PBK tanpa izin, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal yang telah diblokir dapat dinormalisasi jika pemilik situs beritikad baik untuk mengurus perizinan. Ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal agar patuh pada peraturan dan membentuk iklim persaingan usaha yang sehat di PBK.
Aldison juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas perusahaan sebelum bertransaksi, dan mengakses situs web resmi Bappebti untuk memastikan legalitas pelaku usaha di PBK.
