Ketua Program Studi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Tegas
Regulasi terkait spionase perlu diatur secara detail oleh negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Program Studi HI dan Direktur CSJGR Universitas Kristen Indonesia (UKI), Arthuur Jeverson Maya, saat menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
Menurut Arthuur, pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur aktivitas spionase agar tidak menimbulkan masalah etika dan hukum di masa depan. Alat penyadapan canggih yang digunakan oleh beberapa pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia, dan untuk melindungi diri, perangkat lunak harus diperbarui secara teratur, menggunakan kata sandi yang kuat, dan berhati-hati dalam berbagi informasi online.
Arthuur juga menyebutkan adanya kontradiksi dalam hubungan negara dengan spionase, serta pentingnya kemajuan teknologi dalam akses informasi. Dia menegaskan bahwa spionase melibatkan kegiatan pengawasan dan pengumpulan informasi secara diam-diam.
Dia menyoroti adanya kontradiksi antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam hubungan negara dan spionase. Negara harus transparan untuk mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik, namun kerahasiaan diperlukan untuk melindungi keamanan nasional.
Arthuur juga menekankan pentingnya peningkatan teknologi untuk memastikan informasi dapat diperoleh dan digunakan dengan efektif. Seminar ini bertujuan untuk membahas isu spyware dan menekankan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Dengan hadirnya berbagai pakar dan praktisi di bidang ini, diharapkan seminar ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Diskusi juga menyoroti pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil, serta membuka ruang dialog yang konstruktif mengenai regulasi spionase di Indonesia.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai ahli dan praktisi di bidang ini, seperti Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKI, Direktur CESFAS, dan Guru Besar Keamanan Internasional UKI.
Sumber: https://www.rmoljabar.id/2024/06/11/ketua-prodi-hi-uki-regulasi-spionase-harus-jelas-dan-tegas
