Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk mempertahankan defisit fiskal rendah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di bawah 3% relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini langsung diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, selama konferensi pers tentang Kondisi Ekonomi Fundamental Saat Ini dan APBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24 Juni).
“Kami juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden terpilih Prabowo, dan dia telah menjamin kepada kami. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3%, dan ini adalah komitmen bersama yang telah dikomunikasikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa, menurut asumsi makro untuk APBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit anggaran akan berada antara 2,29% dan 2,82% dari PDB.
“Postur APBN 2025 masih dalam rentang tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pengumuman tentang pengelolaan defisit fiskal yang berkelanjutan juga membantah rumor bahwa rasio utang akan meningkat menjadi 50% dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini, melalui komunikasi terus-menerus, koordinasi, dan sinkronisasi dengan tim Presiden terpilih, menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang sedang kami susun di bawah Presiden Jokowi dan program-program prioritas yang diinginkan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih, Bapak Prabowo,” jelaskan Menteri Keuangan.
Di acara yang sama, Thomas Djiwandono, Anggota Sektor Keuangan dari Tim Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang menjadi 50% dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Secara fundamental, kami tetap berkomitmen pada target yang saat ini direncanakan oleh pemerintah dan yang akan disepakati oleh DPR nantinya,” tegasnya.
Thomas menekankan bahwa timnya berkomitmen untuk memenuhi target yang disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 mendatang.
“Secara fundamental, kami berkomitmen pada target yang saat ini direncanakan oleh pemerintah dan telah disepakati oleh DPR,” ujar Thomas.
