Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menyoroti perlunya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri di Indonesia. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja intelijen dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Restrukturisasi BIN untuk Efektivitas Kerja Intelijen
Pemisahan antara intelijen dalam negeri dan luar negeri dianggap sebagai langkah penting dalam restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Rizal Darma Putra menyatakan bahwa pemisahan ini akan membantu menjelasakn peran dan tugas masing-masing unit serta mencegah tumpang tindih kewenangan. Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit dapat fokus dalam menjalankan fungsinya, baik di dalam maupun di luar negeri.
Pengawasan Terhadap Lembaga Intelijen Perlu Ditingkatkan
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian utama dalam diskusi ini. Rizal menekankan bahwa saat ini tidak ada otoritas yang memiliki kewenangan jelas untuk mengawasi operasi BIN, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan di berbagai aspek, seperti anggaran, operasi, dan regulasi.
Penguatan Peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Nasional
Penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional menjadi fokus diskusi. Muhammad Haripin, peneliti dari BRIN, menyoroti pentingnya optimalisasi peran BIN untuk mengkoordinasi berbagai lembaga intelijen yang ada dan mengurangi ego sektoral di antara lembaga-lembaga tersebut.
Pengembangan SDM dan Pola Rekrutmen Intelijen
Dalam pengembangan sumber daya manusia, Haripin menyoroti pentingnya perbaikan dalam proses rekrutmen dan pendidikan intelijen. Ia menekankan perlunya proses rekrutmen yang lebih terbuka dan inklusif, serta melalui proses silent recruitment dengan kriteria yang lebih beragam.
Ancaman Eksternal Membutuhkan Intelijen Luar Negeri yang Lebih Kuat
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Menurutnya, BIN harus lebih fokus pada ancaman dari luar negeri agar dapat mengamankan keamanan nasional.
Kritik Terhadap Dominasi Militer di Struktur BIN
Erik Purnama, Co-Founder ISDS, mengkritik dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN yang dianggap kurang ideal. Menurutnya, hal ini dapat mempengaruhi profesionalisme lembaga intelijen dan menimbulkan konflik kepentingan.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Profesionalisme BIN
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, serta pengawasan yang lebih ketat dan transparan menjadi langkah-langkah utama yang disarankan. Perbaikan pola rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia juga perlu dilakukan agar struktur kelembagaan BIN lebih inklusif dan mampu merespons ancaman keamanan dengan cepat.
Kesimpulan
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional menjadi fokus dalam restrukturisasi BIN. Diharapkan dengan pemisahan yang jelas dan pengawasan yang transparan, BIN dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional dan menghadapi berbagai tantangan keamanan. Restrukturisasi ini juga diharapkan dapat menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel serta mampu merespons dinamika ancaman yang terus berkembang.
