Peran KPK dalam Membangun Sistem Antikorupsi yang Kuat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memfokuskan perhatiannya pada pembangunan sistem antikorupsi. Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal lka, Taufan Hunneman menyoroti sebuah laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Anti Korupsi (KSST) terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Taufan menganggap bahwa laporan tersebut bisa menjadi sebuah bentuk upaya untuk memecah belah antara penegak hukum dan melemahkan usaha bersama dalam pemberantasan korupsi. Dia menekankan pentingnya KPK untuk tetap fokus pada membangun sistem antikorupsi bersama penegak hukum lainnya dan tidak terpengaruh oleh opini yang tidak didasarkan pada fakta. Taufan juga menyarankan agar KPK memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi, serta untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak kerjasama antara lembaga tersebut. Dia juga menyoroti tingkat kepercayaan publik yang masih lebih tinggi kepada Kejaksaan Agung daripada kepada KPK berdasarkan survei terbaru. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah diberi mandat untuk merancang sistem pemberantasan korupsi demi mencapai visi Indonesia sebagai negara maju.