Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun di badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah mendukung tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari upaya lebih luas Presiden Prabowo untuk membersihkan kasus korupsi. Reformasi di Pertamina, baik di induk maupun anak perusahaan, merupakan langkah penting yang dicanangkan untuk memperkuat perusahaan dan meningkatkan profesionalisme. Pertamina dianggap sebagai aset nasional yang merupakan pilar ekonomi utama Indonesia, oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dan transparan sangat ditekankan.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar, dengan fokus pada reformasi sektor migas dan kepentingan publik. Pemerintah berkomitmen dalam membersihkan kasus korupsi, menegakkan aturan, dan memastikan kepentingan rakyat menjadi yang utama dalam segala kebijakan. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, dan bertanggung jawab.
