Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keadilan dalam pengaturan kuota impor untuk komoditas atau bahan baku. Dia menekankan bahwa kuota impor tidak boleh diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Prabowo juga telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka tertarik untuk melakukan keseimbangan ulang dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah diberlakukannya tarif timbal balik selama kepresidenan Donald Trump.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan mitra mereka di AS untuk memahami situasi terkini. Amerika Serikat ingin mengurangi defisit perdagangannya dan berusaha untuk mengetahui seberapa banyak komoditas yang bisa diimpor oleh Indonesia.
Apindo menekankan pentingnya agar impor komoditas langsung digunakan dalam industri, bukan melalui pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat memotong akar masalah yang ada. Upaya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis diharapkan dapat menciptakan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.