Perceraian bukanlah sekadar keputusan emosional antara dua belah pihak, tetapi juga merupakan proses hukum yang harus dijalani untuk membuatnya sah di mata negara. Dalam proses perceraian, diperlukan akta cerai sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa status pernikahan telah resmi diputuskan oleh pengadilan, dan diperlukan untuk keperluan administratif seperti perubahan data kependudukan atau pengurusan hak asuh anak.
Sebelum akta cerai diterbitkan, proses perceraian harus melalui tahap gugatan yang diajukan ke pengadilan. Hakim tidak akan serta-merta mengabulkan permohonan cerai tanpa alasan yang jelas dari pihak penggugat. Alasan-alasan seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran, dan masalah ekonomi yang berkepanjangan dapat menjadi dasar permohonan cerai yang dipertimbangkan secara hukum.
Proses untuk mendapatkan akta cerai tergantung dari pengadilan yang menangani kasus perceraian. Namun, umumnya setelah putusan perceraian dinyatakan sah oleh pengadilan, kedua belah pihak akan menerima akta cerai sebagai bukti formal dari perceraian tersebut. Akta cerai diterbitkan oleh panitera pengadilan dan akan menjadi dokumen yang sah di mata hukum.
Adapun alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan cerai telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat perlu menyertakan alasan-alasan yang jelas dalam surat gugatan cerai, seperti perbuatan zina, kecanduan judi atau narkoba, meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselisihan berkepanjangan antara suami dan istri.
Dengan mengikuti prosedur yang sesuai, proses mendapatkan akta cerai dan mengajukan gugatan cerai dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Semua langkah ini penting untuk memastikan bahwa perceraian berlangsung secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum di Indonesia.
