Kemandirian Antariksa dan Perlunya Forum Nasional Terpadu
Di tengah meningkatnya rivalitas global di ruang antariksa, Indonesia dinilai tak bisa lagi berjalan dengan pola kerja yang terpisah-pisah. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Chappy Hakim, menilai sudah saatnya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dihidupkan kembali sebagai forum koordinasi nasional yang punya mandat lebih luas dan lebih kuat.
Fragmentasi Kelembagaan Jadi Titik Lemah
Menurut Chappy, salah satu persoalan utama dalam pengelolaan ruang udara dan ruang antariksa di Indonesia adalah tersebarnya fungsi-fungsi kedirgantaraan di banyak instansi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan memiliki peran masing-masing, BRIN/LAPAN dibutuhkan untuk pengembangan teknologi antariksa, sementara TNI AU memegang peran penting dalam menjaga wilayah udara dan aspek space defense. Di sisi lain, Kominfo dan BSSN juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi jaringan data berbasis satelit.
Dalam kondisi seperti itu, Chappy menilai Indonesia membutuhkan satu simpul koordinasi yang mampu menyatukan arah kebijakan. Tanpa wadah terpadu, strategi nasional di sektor antariksa berisiko berjalan sendiri-sendiri dan sulit menghasilkan langkah yang konsisten.
Forum Tertinggi untuk Menyatukan Strategi
“Maka, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu dihidupkan kembali dengan mandat yang lebih luas,” ujar Chappy dalam diskusi publik bertajuk Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia, pada 27 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa dewan tersebut tidak sekadar menjadi simbol kelembagaan, melainkan pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Dengan begitu, tata kelola ruang udara dan antariksa Indonesia bisa memiliki arah yang lebih jelas, terutama di tengah kebutuhan untuk memperkuat kemandirian antariksa.
Belajar dari Kasus FIR Singapura
Chappy juga menyinggung contoh konkret yang menunjukkan pentingnya kepemilikan kendali strategis, yakni kasus FIR Singapura. Dalam persoalan itu, sebagian ruang udara nasional Indonesia selama puluhan tahun dikelola oleh otoritas luar negeri. Bagi Chappy, situasi tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia harus lebih aktif, bukan hanya menjadi penonton dalam dinamika geopolitik udara dan antariksa.
Karena itu, revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dianggap mendesak. Forum ini dipandang dapat menyatukan visi, memperkuat arsitektur strategi nasional, dan memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam memanfaatkan sekaligus melindungi ruang udara dan antariksa miliknya sendiri.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
