Angka belanja negara dalam lima tahun terakhir kembali menjadi sorotan di DPR. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang disebut menyerap anggaran lebih dari Rp14.000 triliun. Isu itu ia angkat langsung dalam rapat Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta.
Pertanyaan soal akuntabilitas anggaran
Dolfie menilai besarnya dana yang telah digelontorkan selama periode tersebut semestinya diikuti dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan mudah diaudit publik. Menurutnya, penggunaan anggaran negara tidak cukup hanya dilihat dari serapan, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya benar-benar sejalan dengan target pembangunan nasional.
Transparansi jadi sorotan utama
Dalam forum itu, keterbukaan pengelolaan anggaran kembali ditegaskan sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Pertanggungjawaban atas APBN 2020-2024, khususnya dalam kerangka RPJMN, dinilai perlu dikawal lebih ketat agar publik bisa menilai efektivitas kebijakan pemerintah. Sorotan ini juga menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan bila mekanisme akuntabilitasnya tidak kuat.
Evaluasi berkelanjutan dinilai penting
Karena itu, peninjauan terhadap pelaksanaan RPJMN dan penggunaan anggaran negara disebut harus dilakukan terus-menerus. Tujuannya bukan sekadar memastikan dana terserap, melainkan juga menilai apakah setiap rupiah benar-benar mendukung pencapaian pembangunan nasional secara efisien dan efektif.
Source link