Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita — program ini juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak pelaksanaan program, MBG telah secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai daerah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka tersebut meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Perkiraan sekitar IDR 1–2 triliun disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang meningkat menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama tahun 2025 — setara dengan 7,1% dari total alokasi IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasehat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“I nisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan berakselerasi di paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, total penyerapan anggaran diharapkan akan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja lebih lanjut, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan kelompok berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya dipekerjakan per SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulan Fithra.
