Aturan dan Etika Pengibaran Merah Putih: Panduan Lengkap

Dekatnya perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia memunculkan tren pemasangan bendera One Piece bersama Merah Putih yang viral di media sosial. Sebagian melihatnya sebagai bentuk ekspresi diri, namun beberapa mempertanyakan aturan yang berlaku. Warganet bertanya-tanya apakah bertentangan dengan perundang-undangan atau tidak. Hal ini memicu diskusi publik mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menghormati simbol negara. Dasar hukum pengibaran bendera Merah Putih diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bendera negara harus dihormati dan tidak boleh direndahkan atau dijadikan hiasan komersial. Meskipun demikian, aturan tersebut tidak secara tegas melarang pengibaran bendera non-negara seperti bendera fiksi atau komunitas, termasuk bendera One Piece. Peraturan memungkinkan pemasangan bendera selain Merah Putih, tetapi tetap mengharuskan bendera negara berada dalam posisi lebih tinggi dan lebih besar daripada bendera lain yang disandingkan. Larangan merendahkan simbol negara diatur dalam UU tersebut dan melanggarnya dapat dikenai sanksi pidana. Fenomena bendera One Piece bisa dianggap sebagai ekspresi budaya pop yang mencerminkan semangat kebebasan dan petualangan, selama tetap menghormati Merah Putih. Ekspresi kreatif dalam memperingati Hari Kemerdekaan sebaiknya tetap memperhatikan nilai historis dan kehormatan pada Merah Putih.

Source link