Pada hari Rabu, ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi protes menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Keputusan ini dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang membuat warga marah.
Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor Bupati dan terjadi kerusuhan. Meskipun tekanan massa besar, Sudewo tetap menolak untuk melepaskan jabatannya. Beliau berdalih bahwa keputusannya didasari pada legalitas dan mekanisme demokrasi, karena dia terpilih melalui pemilihan oleh masyarakat.
Bupati Sudewo meminta maaf kepada massa namun secara tegas menolak untuk mengundurkan diri. Dia menekankan bahwa dia dipilih konstitusional dan jabatan publiknya tidak bisa dilepaskan hanya karena tuntutan massa. Sudewo menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan melihat peristiwa ini sebagai pembelajaran yang akan membantu memperbaiki kebijakan yang kontroversial.
Sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat, DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) untuk menguji integritas Bupati Sudewo. Pansus akan memulai pemeriksaan legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang dianggap tidak sah oleh BKN. Jika ada pelanggaran yang ditemukan, maka usulan pemakzulan akan diajukan melalui proses resmi yang mungkin berlanjut hingga ke Mahkamah Agung.
Keputusan Bupati Pati untuk tidak mundur dan menekankan legitimasi konstitusionalnya menandai titik balik dalam dinamika pemerintahan daerah. DPRD Pati membentuk pansus akan menjadi langkah penting berikutnya dalam menentukan arah perubahan politik, apakah akan berujung pada pemakzulan atau perbaikan internal. Aksi protes ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk keterlibatan yang lebih besar dalam kebijakan dan penolakan terhadap keputusan yang dipandang memberatkan.
