Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025, dalam situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi anggota DPR. Dalam rapat itu, disepakati langkah tegas seperti pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik.
Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, dengan meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai. Namun, ia juga menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas jika terjadi aksi anarkis. Beberapa poin penting dari hasil rapat tersebut antara lain: Presiden Prabowo Subianto menyerukan pimpinan partai politik untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru dan kontroversi, serta proses cepat dan transparan dalam pemeriksaan kasus Affan.
Selain itu, evaluasi tunjangan DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri juga menjadi sorotan. Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga dan DPR untuk membuka ruang aspirasi bagi tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog serta memberikan masukan terbuka. Poin lainnya adalah pesan kepada polisi untuk menjadi pelindung masyarakat dan fasilitas umum.
Rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung kebangkitan ekonomi di tengah situasi yang menantang. Presiden menutup arahannya dengan pesan persatuan, harapannya agar kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terus diperkuat guna mewujudkan masa depan lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
