Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab atas fungsi intelijen di dalam dan luar negeri, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. BIN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai lembaga utama dalam bidang intelijen, BIN memiliki peran penting dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen terkait pencegahan berbagai ancaman.
Tugas utama BIN, seperti yang diatur dalam UU 17/2011, meliputi pengkajian kebijakan nasional, menyampaikan produk intelijen kepada pemerintah, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. BIN juga diberikan berbagai wewenang, seperti menyusun kebijakan intelijen, kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, dan melakukan penyadapan serta penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam melaksanakan tugasnya, BIN memiliki hubungan langsung dengan Presiden dan produk intelijen yang dihasilkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah. Meskipun informasi intelijen bersifat rahasia, BIN tetap bertanggung jawab memberikan laporan penyelenggaraan intelijen negara kepada Presiden.
BIN sebagai lembaga intelijen bekerja dengan prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus. Anggota BIN menjalani pelatihan intensif untuk memastikan kualitas informasi yang dihasilkan dan menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen lain untuk memperkuat kapasitas operasi intelijen. Melalui dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945, UU 17/2011, dan Perpres Nomor 90 Tahun 2012, BIN menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
