Sri Rahayu: Tiga Periode di DPRD, Tetap Konsisten Kawal Kepentingan Rakyat
Sri Rahayu bukan nama baru di DPRD Pangandaran. Sudah tiga periode ia duduk di lembaga legislatif daerah itu, dan hingga kini ia masih menunjukkan sikap yang sama: fokus pada kepentingan masyarakat. Di tengah dinamika politik dan pembahasan berbagai agenda pemerintahan daerah, Sri menegaskan bahwa kerja-kerja pengawasan tetap harus diarahkan pada hal yang paling mendasar, yakni memastikan uang rakyat dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab.
Fokus pada Pembahasan LHP BPK
Salah satu perhatian utamanya saat ini adalah pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Sri Rahayu, dokumen ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen penting untuk membaca sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Ia menilai pembahasan LHP BPK harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi, bukan formalitas tahunan semata.
Dengan pengalaman panjang di DPRD, Sri memandang pengawasan anggaran tidak boleh berhenti pada pencatatan temuan. Yang lebih penting adalah memastikan ada perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan daerah agar penggunaan anggaran benar-benar memberi dampak bagi warga.
Pengalaman Tiga Periode Jadi Modal Politik
Menjalani tiga periode di DPRD Pangandaran memberi Sri Rahayu pemahaman yang lebih matang terhadap kebutuhan masyarakat dan pola kerja pemerintahan daerah. Dari pengalaman itu, ia menempatkan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai garis utama perjuangannya. Baginya, keberadaan wakil rakyat harus terasa melalui kebijakan yang lebih adil, pengawasan yang ketat, dan keberanian menyuarakan persoalan publik.
Optimisme yang ia bawa juga menjadi penanda bahwa kerja politik tidak harus selalu berjarak dengan warga. Sri berupaya menjaga komunikasi dan memastikan suara masyarakat tetap masuk dalam pembahasan-pembahasan penting di DPRD.
Komitmen untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, Sri Rahayu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia melihat bahwa dukungan terhadap masyarakat kecil tidak hanya diwujudkan lewat program, tetapi juga lewat pengawasan yang serius terhadap penggunaan anggaran agar tidak keluar dari tujuan awalnya.
Bagi Sri, perjuangan di DPRD selama tiga periode adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan konsisten. Karena itu, pembahasan LHP BPK dan penguatan akuntabilitas daerah menjadi bagian penting dari langkahnya menjaga kepentingan rakyat Pangandaran tetap berada di garis depan.
Source link
