Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran menjadi perhatian utama Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Isu-isu yang disoroti terutama berkaitan dengan masalah tumpang tindih dalam tata ruang, yang dianggap sebagai akar permasalahan. DPRD, bersama dengan para pegiat lingkungan, telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019, DPRD menyampaikan desakan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mencapai prestasi luar biasa dengan meraih peringkat pertama…
Sri Rahayu, anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, memberikan optimisme dalam upayanya…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan yang…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan…