Profesor Andi Asrun: MA Harus Menata Ulang Mekanisme Eksekusi Lahan

Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Prof. Dr. Andi Asrun SH MH, memberikan tanggapan terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pengadilan Negeri (PN) Depok pada Jumat, 5 Februari 2026. Profesor Andi Asrun menyatakan perlunya penataan ulang mekanisme eksekusi lahan sengketa. Hal ini menjadi sorotan penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. OTT KPK di PN Depok memunculkan berbagai perdebatan terkait proses hukum dan penegakan keadilan di tanah air. Profesor Andi Asrun turut memberikan pandangan serta saran terhadap penanganan kasus ini, menyoroti aspek hukum konstitusi yang relevan. Dengan latar belakang keahliannya dalam bidang hukum konstitusi, pendapat Profesor Andi Asrun diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam serta konstruktif terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Source link