Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan sebuah kuliah tamu yang berbeda dari biasanya dengan mengangkat tema yang sangat relevan saat ini, yakni dinamika pola karir serta upaya membangun profesionalisme di lingkungan militer Indonesia. Dalam kegiatan berbentuk diskusi yang interaktif ini, para mahasiswa mendapatkan wawasan dari tiga tokoh utama: Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie; Beni Sukadis, M.Si., selaku peneliti dari Lesperssi; dan Yudha Kurniawan, M.A., peneliti dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Melalui pertemuan ini, para peserta diharapkan mampu memahami tantangan dan persoalan mendasar yang berkaitan dengan promosi perwira, struktur karir, hingga relasi sipil–militer yang sangat memengaruhi perjalanan demokrasi di Indonesia.
Dr. Aditya mengawali diskusi dengan mengulas pengaruh kepemimpinan politik—khususnya corak populisme—dalam menentukan arah karir militer di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, promosi jabatan dan penentuan posisi strategis TNI sering kali tidak semata-mata mengacu pada prestasi atau merit, melainkan juga didorong oleh hubungan personal dan struktur jaringan di internal militer. Perkembangan tren kepemimpinan populis, menurutnya, makin memperkuat kecenderungan personalisasi politik dimana figur militer yang dekat dengan pemimpin politik kerap mendapat peluang lebih besar. Hal ini membawa implikasi serius terhadap upaya menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan check and balance yang seharusnya kuat antara sipil dan militer dalam hal pengelolaan sumber daya manusia di institusi pertahanan.
Pentingnya peran sipil dalam tata kelola karir militer kembali ditekankan ketika muncul pertanyaan seputar porsi dan batas ideal keterlibatan aktor sipil dalam proses pengangkatan pejabat strategis, termasuk Panglima TNI. Aditya menyatakan bahwa landasan praktik tiap negara bervariasi. Di satu negara, seperti Amerika Serikat, pengangkatan pejabat tinggi militer memerlukan persetujuan parlemen sebagai bentuk kontrol sipil yang mapan. Di lain pihak, ada juga negara seperti Inggris, di mana proses pengangkatan sangat bergantung pada keputusan eksekutif tanpa melibatkan legislatif. Yudha kemudian menyoroti bahwa model hubungan sipil–militer yang diadopsi akan memengaruhi bagaimana profesionalisme dan akuntabilitas militer dibangun dalam konteks demokrasi.
Beni Sukadis hadir menyoroti kondisi profesionalisme militer Indonesia selama era Reformasi. Ia berpandangan bahwa prasyarat utama bagi militer yang profesional adalah pendidikan yang baik, tingkat kesejahteraan yang layak, serta kelengkapan persenjataan yang menunjang tugas-tugas pertahanan negara. Beni juga menyinggung bahwa penguatan profesionalisme TNI selama dua dekade terakhir ditandai oleh proses pemisahan TNI dan Polri, serta adanya peraturan yang melarang anggota TNI aktif terlibat dalam kegiatan politik praktis. Meski demikian, Beni tidak menutup mata bahwa faktor keakraban antara personel militer dan elite politik masih sering kali memengaruhi jalannya promosi ke jabatan penting, mempertegas perdebatan klasik seputar meritokrasi di level perwira TNI.
Contoh menarik yang diangkat Beni adalah fenomena rotasi Panglima TNI yang tidak selalu mengikuti logika distributif antarmatra. Ia mengutip kasus pergantian Panglima dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang keduanya sama-sama datang dari Angkatan Darat. Pola ini menurutnya memperlihatkan bahwa dalam kenyataan, pertimbangan politis serta preferensi Presidential Leadership kerap menjadi penentu utama, bukan sekadar aturan tertulis atau kebiasaan rotasi informal yang selama ini didengungkan.
Pada sisi lain, Yudha menawarkan perspektif struktural terkait sistem karir di tubuh militer Indonesia. Ia menjelaskan bahwa secara ideal, dibutuhkan masa pengabdian sekitar 25–28 tahun untuk bisa mencapai peringkat Brigadir Jenderal. Realita di lapangan berbicara hal lain; ketidakseimbangan antara kebutuhan posisi jabatan dan jumlah perwira tinggi yang lulus menyebabkan terjadinya semacam bottleneck karir. Akar masalah ini berlapis, mulai dari keterbatasan institusi pendidikan militer, tidak optimalnya promosi jenjang karir, hingga problem ketimpangan kualitas sejak tahap rekrutmen awal dan minimnya anggaran maupun fasilitas pelatihan. Akibatnya, regenerasi dan pembinaan karir perwira tinggi TNI menjadi sangat menantang dan mempengaruhi arah kebijakan sumber daya manusia pertahanan nasional.
Kehadiran kuliah tamu ini tidak hanya dipandang sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai forum untuk menstimulasi pemikiran kritis mahasiswa tentang tantangan reformasi keamanan dan posisi vital profesionalisme militer di Indonesia yang sedang menempuh jalur demokrasi. Melalui diskusi langsung dengan para akademisi dan peneliti yang terjun langsung di bidang ini, mahasiswa diajak menggali lebih dalam aspek strategis penguatan profesionalisme sambil memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap dijaga dalam sistem pertahanan negara.
Isu ini jadi makin penting di tengah kekhawatiran banyak pihak akan adanya gejala kemunduran demokrasi atau democratic backsliding di Indonesia. Kontestasi antara kekuatan sipil dan militer dalam ruang publik tak bisa dihindari dan terus menjadi sorotan. Namun, hubungan antara sipil dan militer seyogianya dilihat bukan hanya dari sisi ancaman militerisme, melainkan juga sebagai persoalan kapasitas dan ketegasan aktor sipil dalam menentukan batasan wewenang masing-masing. Pengelolaan pola karir perwira yang melibatkan terlalu besar kontrol dari sipil bisa menimbulkan resistensi dan mengganggu kinerja organisasi militer itu sendiri. Oleh karenanya, diskusi menyimpulkan bahwa penataan internal karir dan promosi perwira di tubuh TNI seharusnya diposisikan dalam ranah penguatan organisasi, bukan sekadar pertarungan atau kompromi politik praktis. Justru, di lingkungan demokrasi yang dewasa, pendekatan profesional dan institusional terhadap isu ini adalah kunci menjaga stabilitas dan akuntabilitas sektor keamanan.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
