Ketika membahas reformasi TNI di Indonesia, seringkali fokus publik semata-mata pada risiko kembalinya dominasi militer di sektor sipil. Namun, masalah sesungguhnya tidak cukup hanya dilihat dari sisi ini; kendala internal TNI sendiri yang berasal dari struktur organisasi dan sistem promosi justru lebih menentukan arah perubahan.
Kegiatan diskusi bertema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” yang digagas Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026 menyorot sisi tersembunyi dari rumitnya relasi sipil-militer di Indonesia. Pembahasan ini menghadirkan narasumber antara lain Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan, yang memberikan penekanan pada pentingnya pembenahan sistem karier di tubuh TNI.
Bias struktural dalam promosi perwira telah lama menjadi ganjalan dalam mewujudkan profesionalisme militer sejati. Aditya Batara mengungkap bahwa di tengah gelombang populisme politik, promosi dan jabatan strategis dalam TNI kerap kali lebih dipengaruhi oleh relasi personal dengan elite politik ketimbang sifat meritokratis yang seharusnya menjadi pijakan. Sistem politik Indonesia, dengan kecenderungan personalisasi kekuasaan, memperbesar peluang terjadinya intervensi eksternal dalam urusan internal TNI.
Bahkan, mekanisme persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI yang di atas kertas merupakan bentuk pengawasan sipil, menurut Yudha Kurniawan justru membuka ruang permainan politik yang menempatkan TNI sebagai instrumen kepentingan pihak-pihak tertentu. Melalui perbandingan dengan negara demokrasi lainnya, seperti Inggris yang tidak menerapkan mekanisme serupa, dapat terlihat kesenjangan desain hubungan sipil-militer antarnegara meski sama-sama berpayung demokrasi.
Kelebihan jumlah personel, keterbatasan institusi pendidikan militer dan penyempitan ruang promosi yang disebut Beni Sukadis memperburuk situasi. Penumpukan perwira tinggi yang tidak tertampung pada struktur organisasi akhirnya melahirkan rancangan kebijakan yang mendorong TNI masuk ke ruang sipil demi menyerap surplus sumber daya manusia.
Rotasi posisi Panglima TNI kerap diasosiasikan sebagai mekanisme adil antar-matra, namun data yang diuraikan Beni Sukadis menegaskan bahwa realisasinya sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Transisi antarjenderal dari matra sama, seperti dari Moeldoko ke Gatot Nurmantyo, menunjukkan bahwa kekuatan politik lebih dominan dibanding aturan tidak tertulis soal rotasi.
Menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia membuat isu ini semakin urgen. Relasi sipil-militer seharusnya bukan hanya upaya membatasi peran militer di lingkungan non-militer, tetapi juga mengajak elite sipil berhati-hati untuk tidak memanfaatkan militer demi kepentingan politik sesaat.
Perbaikan tata kelola internal harus berfokus pada penguatan meritokrasi dan penghormatan terhadap otonomi TNI, terutama dalam manajemen karier. Pengawasan sipil wajib ditempatkan pada koridor kebijakan dan arah strategis, bukan dalam intervensi terhadap urusan personalia tingkat tinggi. Negara-negara demokrasi mapan telah membuktikan pentingnya menyeimbangkan kendali sipil dengan otonomi organisasi militer agar profesionalisme tetap terjaga. Indonesia perlu menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran dalam proses reformasi TNI secara menyeluruh.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
