Selama ini, ketika orang membicarakan konservasi, umumnya perhatian langsung tertuju pada pelestarian hutan, populasi satwa liar, dan risiko yang mengancam ekosistem alami. Sementara isu seputar menyusutnya habitat, ketegangan antara manusia dan satwa, serta ketidakpastian masa depan lingkungan menjadi fokus utama, satu aspek tak kalah penting acap kali terlewatkan: manusia yang hidup di sekitar kawasan tersebut, yang menangani akibat langsung dari perubahan lingkungan.
Wahdi Azmi, seorang dokter hewan dan pelaku konservasi berpengalaman di Sumatera, justru menekankan perlunya meninjau ulang paradigma konservasi yang terlalu sentris pada satwa atau kawasan semata. Ia menyadari dari pengalamannya mengelola konflik manusia dan gajah, bahwa masalah utama seringkali bukan sekadar perilaku satwa atau hilangnya hutan, melainkan kegagalan sistem untuk mengaitkan konservasi dengan kepentingan dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Wahdi menyampaikan dalam satu diskusi Leaders Talk Tourism, bahwa bila manfaat konservasi tidak benar-benar dirasakan oleh komunitas lokal, upaya pelestarian alam akan selalu berada di posisi lemah. Upaya yang hanya fokus pada perlindungan satwa serta pembatasan kegiatan manusia lewat regulasi memang terlihat masuk akal secara teoritis. Tetapi di lapangan, model seperti ini berisiko menciptakan jurang pemisah antara konservasi dan keseharian warga.
Kebijakan konservasi yang hanya berperan sebagai larangan mudah mengundang resistensi, terutama ketika masyarakat merasa hak mereka terbatas dan kesempatan memperoleh penghidupan justru semakin sempit. Akibatnya, konservasi lebih dipandang sebagai beban, bukan kebutuhan bersama. Wahdi mengingatkan, manusia sebenarnya adalah bagian ekosistem. Upaya konservasi seharusnya bukan sekadar proteksi kawasan, melainkan harus berangkat dari penyatuan – atau integrasi – antara kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi.
Prinsip integrasi ini bukan sekadar jargon, melainkan mutlak memerlukan sinergi antara tiga hal: pelestarian alam, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pendidikan masyarakat. Bila salah satu unsur ini absen, konservasi akan mudah rapuh, bergantung sepenuhnya pada pengawasan eksternal tanpa partisipasi berarti dari warga.
Konsep integratif juga telah dicoba di beberapa wilayah, salah satunya kawasan perbukitan Mega Mendung, Bogor. Daerah ini menjadi benteng ekologis bagi kawasan sekitarnya namun menghadapi tekanan konversi lahan demi kebutuhan permukiman dan ekonomi. Di Mega Mendung, Arista Montana bersama Yayasan Paseban mencoba menghapus dikotomi antara manusia dan konservasi. Di sini, pelestarian alam justru dijalankan melalui pemberdayaan ekonomi—terutama pertanian organik berbasis komunitas. Para petani setempat tidak hanya diikutsertakan dalam produksi, namun juga mendapatkan pelatihan praktik berkelanjutan yang menjaga kualitas lingkungan.
Dengan keterlibatan penuh masyarakat, mereka belajar bahwa keberlangsungan pertanian bergantung pada kondisi ekosistem yang sehat—sebuah insentif nyata untuk memastikan keseimbangan antara ekonomi keluarga dengan kelestarian lingkungan. Pada akhirnya, pelestarian alam dilihat sebagai kepentingan bersama seluruh warga.
Yayasan Paseban memainkan peran vital lewat pendampingan dan edukasi; tidak sekadar memperkenalkan teori konservasi, namun mengajarkan keterampilan praktis—mulai dari pertanian ramah lingkungan, pengelolaan limbah, sampai edukasi tentang pentingnya alam bagi generasi muda. Proses belajar ini menciptakan perubahan mendasar: masyarakat memiliki pengetahuan dan motif ekonomi yang saling menunjang, sehingga keberlanjutan lingkungan menjadi bagian dari identitas komunitas, bukan sekedar beban.
Pengalaman Mega Mendung ini sejalan dengan temuan Wahdi di Sumatera. Di kedua lokasi dengan tantangan berbeda, kesimpulannya sama: konservasi sejati baru bisa dicapai ketika manusia dan kepentingannya dimasukkan dalam formula pelestarian. Di Sumatera, konflik timbul karena tumpang tindih ruang hidup tanpa solusi ekonomi; di Mega Mendung, potensi gesekan justru mereda lewat integrasi konservasi ke dalam keseharian warga.
Dari sini, jelas terlihat, perluasan kawasan konservasi tak berarti banyak jika keterhubungan masyarakat dengan lingkungan dikesampingkan. Keberhasilan pelestarian alam banyak bergantung pada kapasitas, inisiatif, dan rasa memiliki yang tumbuh dari dalam komunitas lokal. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, banyak inisiatif konservasi terganjal karena kurangnya pelibatan masyarakat sejak awal serta absennya pelatihan atau insentif ekonomi yang jelas.
Sebaliknya, jika masyarakat diberdayakan dan mampu mendapatkan nilai ekonomi dari praktik pelestarian lingkungan, konservasi menjadi upaya kolektif yang bertahan lama. Proses ini tidak lagi top-down, tetapi tumbuh dari keinginan bersama menjaga sumber penghidupan.
Kolaborasi antara gagasan dan aksi nyata di lapangan memperlihatkan bahwa Indonesia kini butuh lebih dari sekadar penambahan kawasan lindung. Diperlukan model pengelolaan yang mampu mengintegrasikan kebutuhan ekologi dengan realitas ekonomi, menghubungkan pengetahuan, pendidikan, dan praktik hidup sehari-hari masyarakat.
Jika langkah integratif tidak diambil, konservasi akan selalu dibayang-bayangi ancaman, dipaksa bertahan lewat perlindungan defensif dan rentan kehilangan relevansinya di mata warga. Namun, bila keberlanjutan lingkungan berhasil diikat erat dengan kepentingan ekonomi dan pendidikan masyarakat, konservasi justru menjadi basis pembangunan jangka panjang.
Sebagaimana disampaikan Wahdi, pertanyaan hakiki konservasi bukan sekadar soal upaya melindungi satwa dan hutan, melainkan apakah manusia memiliki alasan kuat untuk bersama-sama menjaga masa depan lingkungannya sendiri.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
