Di tengah dinamika dunia yang sedang berubah cepat, aktivitas luar negeri Presiden Prabowo Subianto kerap mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Setiap kunjungan ke negara lain, kehadiran di ajang internasional, maupun pertemuan dengan kepala pemerintahan asing, hampir selalu diperhatikan dan mendapat pembahasan di media massa.
Namun, reaksi masyarakat tidak selalu positif. Banyak yang menyuarakan kegelisahan di media sosial: “Kenapa presiden sering ke luar negeri?” “Apa hasil konkret dari semua ini?” Kekhawatiran tersebut tentu wajar, sebab manfaat diplomasi tidak langsung terlihat seperti proyek infrastruktur yang jelas bentuknya di depan mata.
Padahal, ketika tatanan global saat ini penuh ketidakpastian, diplomasi justru menjadi kunci utama dalam menjaga peran dan kepentingan Indonesia. Dalam waktu sekitar satu tahun setengah pemerintahan Prabowo, catatan kunjungan luar negeri presiden sudah mencapai puluhan kali. Hal ini menandakan langkah Indonesia untuk lebih menonjol di kancah internasional dan memperkuat posisi bangsa.
Topik ini sempat menjadi sorotan dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar di Universitas Indonesia oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Para peserta diskusi menyoroti kesenjangan pemahaman antara tujuan kebijakan luar negeri pemerintah dengan pemahaman masyarakat umum. Masyarakat kadang hanya melihat aktivitas luar negeri presiden sebagai rutinitas, tanpa memahami urgensi dan alasan strategis yang melatarbelakangi langkah-langkah tersebut.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis yang menjadi moderator dalam diskusi itu mengatakan, “Situasi dunia saat ini penuh tantangan. Tensi persaingan Amerika dan Tiongkok belum mereda, konflik Ukraina dan Rusia masih terjadi, belum lagi ketegangan di Timur Tengah turut memengaruhi ekonomi global dan harga energi.” Situasi seperti itu, tambahnya, berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, mulai dari harga barang, kesempatan kerja, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Menanggapi hal tersebut, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menjelaskan bahwa fragmentasi geopolitik semakin nyata dan resikonya menghampiri negara-negara berkembang seperti Indonesia. “Indonesia harus lincah, tidak bisa hanya menunggu atau pasif. Menjaga komunikasi dengan berbagai negara adalah kebutuhan mendesak saat ini,” ujarnya.
Pendekatan Indonesia yang mempertahankan prinsip bebas-aktif kini berkembang menjadi taktik yang lebih adaptif. Santoso menambahkan, “Praktiknya, Indonesia melakukan hedging atau menjaga hubungan baik dengan banyak kekuatan besar, tidak sepihak ke salah satu kubu saja.” Hal ini demi memastikan fleksibilitas serta ruang gerak Indonesia tetap aman di tengah persaingan global.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, melanjutkan bahwa pendekatan ini makin relevan setelah dikembangkan menjadi resilience-based hedging, yaitu bukan hanya menjaga keluwesan hubungan luar, melainkan juga memperkuat kapasitas di dalam negeri. Langkah ini diambil agar Indonesia tidak mudah terguncang ketika ada krisis di level global.
Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN, G20, hingga BRICS bukan semata demi eksistensi simbolik. Menurut Broto, ada kepentingan strategis jangka panjang yang ingin dicapai, seperti membuka akses peluang investasi, memperkuat posisi tawar, dan memperluas pasar ekspor. “Sayangnya, ini kadang tidak terkomunikasikan dengan jelas ke publik. Masyarakat sering hanya melihat sisi seremoni dalam pemberitaan,” ujarnya.
Tak dapat dipungkiri, bahasa diplomasi itu kerap terlalu rumit dan terlalu elit. Strategi pemerintah seringkali berhenti di lingkaran pembuat kebijakan, tanpa tersampaikan dalam narasi yang mudah dicerna publik luas. Padahal di tengah derasnya arus informasi, kesalahpahaman bisa cepat terbentuk jika penjelasan tidak hadir dari otoritas resmi negara.
Anggy menegaskan, “Keberadaan juru bicara yang mampu menerjemahkan dampak diplomasi secara praktis itu krusial. Publik perlu mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga alasan dan manfaatnya bagi kehidupan nyata sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi dan keamanan.” Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran negara di media sosial, bukan sekadar ramai, melainkan benar-benar substantif dan argumentatif.
Jika tidak, konten-konten dangkal atau narasi yang provokatif akan lebih mudah viral, mengikis kepercayaan publik. Kendati diplomasi adalah seni komunikasi negara, saat ini tantangan terbesarnya adalah membangun keterlibatan dan pemahaman publik. Diplomasi harus diperjuangkan tidak hanya untuk diterima mitra internasional, tetapi juga supaya langkah Indonesia di dunia dirasakan berarti oleh rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
