Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Penanganan Sampah Pariwisata di Pangandaran
Permasalahan sampah di destinasi pariwisata seperti Pangandaran memerlukan penanganan serius demi menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung keberlangsungan pariwisata. Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendorong percepatan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) serta pengadaan kapal pembersih laut sebagai langkah antisipasi.
Solusi Terpadu untuk Penanganan Sampah
Asep Noordin menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik sebagai potensi sumber pendapatan baru, seperti yang telah berhasil diimplementasikan di Banyumas. Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sampah dapat diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk keperluan industri. Anggaran sebesar 3 persen dari APBD untuk pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama, sejalan dengan instruksi presiden.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga ditekan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan dan upaya mitigasi penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta untuk lebih meningkatkan kualitas supervisi terhadap pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Seluruh pihak, termasuk pelaku jasa wisata air, diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan laut dan pantai Pangandaran.
Proyeksi Penanganan Sampah di Pangandaran
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Pangandaran telah merencanakan tiga titik lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di beberapa wilayah. Asep menegaskan bahwa TPA harus menjalani proses pengolahan khusus dan tidak menerima sampah medis. Selain itu, pengadaan Beach Clean Machine juga didorong untuk mempermudah proses pembersihan pasir pantai secara efisien.
Dengan langkah konkret dan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan persoalan sampah di Pangandaran dapat teratasi dengan baik. Langkah ini tidak hanya akan menjaga keindahan alam, tetapi juga akan berdampak positif pada sektor pariwisata di daerah tersebut.
