Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat kolaborasi dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut. Eksan Musa’ad, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah sangat penting dalam memajukan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.
Menurutnya, kolaborasi antara para pelaku usaha dan lembaga perbankan sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi tersebut. Hal ini juga membutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah agar mereka turut berkontribusi dalam pengembangan sektor tersebut.
Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan investasi, lapangan kerja, serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata di Papua Barat Daya juga harus dioptimalkan.
Roni Cahyadi, Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, menambahkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi syariah di Papua Barat Daya masih tergolong kecil, terdapat potensi untuk pertumbuhan yang lebih besar. Target aset perbankan syariah di Papua Barat Daya diharapkan dapat mencapai dua digit dalam kurun waktu tertentu.
Peningkatan aset perbankan syariah ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan syariah. Diperlukan kerja keras dari berbagai pihak, termasuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Papua Barat Daya. Strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa depan perlu ditinjau dengan seksama untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
