Anggota Komisi XI DPR RI, Marinus Gea, menyarankan pemerintah daerah (Pemda) untuk menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tidak beroperasi lagi. Hal ini dilakukan setelah pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) menemukan bahwa dari 120 BUMD di provinsi tersebut, hanya lima yang masih aktif.
Marinus Gea menegaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk BUMD yang tidak beroperasi dapat menyebabkan pemborosan uang negara hingga ratusan miliar. Ia menekankan pentingnya mengalihkan dana tersebut ke sektor pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Anggota DPR tersebut juga mencatat bahwa masalah BUMD yang tidak beroperasi juga terjadi di berbagai provinsi, salah satunya disebabkan oleh pergantian kepemimpinan daerah yang tidak konsisten dengan program sebelumnya. Marinus Gea mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap BUMD yang tidak layak, termasuk menutupnya secara langsung.
Dalam upayanya memperbaiki kondisi ini, Marinus Gea menekankan pentingnya fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Tindakan tegas dan kebijakan yang tepat dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana negara dan memperbaiki kinerja BUMD yang ada.
(HKs Hukrim.id – JATIM)
