Reformasi Intelijen Indonesia
Sebagai mata dan telinga negara, Badan Intelijen Negara (BIN) perlu terus berubah sesuai dengan dinamika keamanan yang semakin kompleks. Dalam menghadapi ancaman global, regional, dan nasional yang berubah, kebutuhan akan Reformasi Intelijen Indonesia menjadi semakin mendesak.
Baru-baru ini, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Jakarta mengadakan diskusi dengan tema “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai pakar dan akademisi untuk membahas kelembagaan intelijen, sumber daya manusia, teknologi, serta mekanisme pengawasan.
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan dalam tata kelola intelijen. “Perlunya pemikiran mengenai model pengawasan yang lebih memadai,” ujar Aditya.
Tantangan dalam Pengawasan Intelijen
Reformasi Intelijen Indonesia
Perkembangan Kelembagaan BIN dalam Reformasi Intelijen
Tantangan Teknologi dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi Intelijen Indonesia perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pengawasan yang lebih akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, serta peningkatan teknologi intelijen yang mandiri. Reformasi ini harus terus ditekankan untuk memastikan efektivitas dan transparansi lembaga demi keamanan negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Pakar Soroti Efektivitas Pengawasan BIN
Sumber: Pakar Soroti Efektivitas Tim Pengawas Intelijen
