Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Reformasi Intilijen Indonesia menemui salah satu momen penting dalam sejarahnya. Diskusi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie membahas Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada tanggal 19 Maret 2025, melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiskusikan tantangan serta prospek reformasi intelijen di Indonesia.
“Reformasi Intilijen Indonesia perlu dilakukan dengan segera agar Badan Intelijen Negara (BIN) mampu bersaing secara global dalam menghadapi berbagai ancaman,” kata Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang menjabat sebagai moderator. Diskusi juga menyoroti perlunya transformasi kultur kerja intilijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Reformasi Intilijen Indonesia juga menekankan pentingnya Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam operasional BIN. Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, model Threat-Based Intelligence telah menjadi norma di berbagai negara. Adopsi model ini oleh BIN akan membantu dalam melakukan deteksi ancaman secara efektif, bukan hanya sebagai respons terhadap kejadian.
Pentingnya reformasi intilijen semakin muncul di tengah transisi kekuasaan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Rizal menekankan bahwa intelijen harus mampu menganalisis potensi ancaman dengan cermat, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini menandakan bahwa Reformasi Intilijen Indonesia harus menjadi prioritas dalam memperkuat sistem intelijen negara.
Rekrutmen personel dan kultur intilijen juga menjadi fokus reformasi yang penting. Menurut peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, sistem rekrutmen harus berdasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang, bukan sekadar kedekatan politik. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi politisasi dalam proses rekrutmen, yang dapat membahayakan profesionalisme BIN.
Selain itu, kultur intilijen yang kerap mengedepankan kerahasiaan saat ini menghadapi tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Kritik muncul terkait penggunaan seragam agen intilijen dan perubahan lulusan Sekolah Tinggi Intilijen Negara (STIN) yang mencolok, yang bertentangan dengan prinsip dasar intilijen yang bekerja di bawah radar.
Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi hal penting dalam reformasi intilijen. Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap BIN untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel harus diterapkan, termasuk pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen.
Melalui sejumlah rekomendasi penting, Reformasi Intilijen Indonesia diharapkan mampu membuat sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan. Adopsi Threat-Based Intelligence, reformasi rekrutmen personel, pemantauan ketat terhadap kelembagaan, dan penyesuaian regulasi kelembagaan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas serta efektivitas intilijen Indonesia.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
