Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan merekrut pekerja dari kalangan individu yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan umum (dekil 1 dan 2), sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mempromosikan lapangan kerja lokal. Menurut Redy Hendra Gunawan, Staf Khusus Badan Gizi Nasional, setidaknya 30% dari 47 personel di setiap SPPG akan berasal dari rumah tangga kurang mampu.
“Ini mengikuti arahan Presiden, yang menekankan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Dengan kebijakan ini, BGN berharap dapat secara signifikan mendukung penyerapan tenaga kerja, terutama untuk keluarga di dekilekonomi terendah,” ujar Redy di Jakarta pada hari Senin (28 Juli).
Redy juga menyatakan bahwa hingga saat ini, total 2.378 unit SPPG telah didirikan, bekerja sama dengan 6.076 lembaga ekonomi lokal yang bertindak sebagai pemasok. Ini termasuk koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes / BUMDesma), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Saat ini, 93.572 anggota masyarakat lokal terlibat sebagai relawan dalam program SPPG,” laporkan Redy.
Hingga hari ini, Program MBG telah mencapai 7.444.238 penerima manfaat di seluruh negeri.
Pembagian penerima manfaat berdasarkan kategori sebagai berikut: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA): 433.480, Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Islam (MI): 3.074.451, Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Pertama Islam (MTs): 1.991.877, Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA / SMK) / Sekolah Menengah Islam (MA / MAK): 1.624.041, Santri Pondok Pesantren: 34.741, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sekolah khusus (SLB): 13.059, Pesantren: 795, Ibu Hamil: 33.103, Ibu Menyusui: 56.909, Balita: 176.926, dan Siswa Sekolah Rakyat: 4.856.
Untuk mempercepat program, Redy mengumumkan bahwa BGN akan meluncurkan 2.401 unit SPPG tambahan dalam 10 hari ke depan, sehingga total unit operasional menjadi 4.788. “Ini berarti bahwa dalam 10 hari ke depan, BGN akan melayani sekitar 15 juta penerima manfaat di seluruh negeri,” pungkas Redy.
