Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran kembali memicu perhatian publik. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menilai persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai sekadar urusan operasional, melainkan menyangkut tata ruang yang diduga tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.
Titik Masalah Ada pada Tata Ruang
Menurut Asep, inti persoalan KJA di kawasan tersebut justru terletak pada penempatan lokasi yang dinilai bermasalah. DPRD bersama sejumlah pegiat lingkungan juga telah menyuarakan kritik atas keberadaan keramba itu. Di sisi lain, perusahaan pengelola menyebut aktivitas mereka sudah berjalan sejak 2019. Namun, bagi DPRD, lamanya operasional tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar yang kini dipersoalkan masyarakat.
DPRD Minta Aktivitas Dihentikan Sementara
Untuk meredam polemik dan membuka ruang penyelesaian yang lebih adil, DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran agar menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memberi waktu bagi pemerintah menata ulang persoalan yang ada, sekaligus memastikan kepentingan nelayan lokal tidak terabaikan.
Lingkungan dan Nelayan Jadi Sorotan
Selain soal aturan ruang, DPRD menekankan bahwa keberadaan KJA juga harus dilihat dari sisi kelestarian lingkungan. Pantai Timur Pangandaran bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga wilayah yang berkaitan langsung dengan kehidupan nelayan dan kondisi ekosistem pesisir. Karena itu, penyelesaian persoalan ini diminta tidak terburu-buru dan harus mempertimbangkan semua pihak yang terdampak.
Source link
