Dalam era digital saat ini, dunia menghadapi tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya: munculnya ruang siber sebagai domain strategis berskala global. Dalam kesempatan berbicara di Konferensi Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional yang diadakan Universitas Indonesia pada 23–24 Oktober 2025, Dr. Sulistyo—pejabat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)—menggarisbawahi betapa ruang siber secara mendasar berbeda dari domain fisik, karena tidak terikat oleh batas geografis atau yurisdiksi tunggal. Segala aktivitas di ruang siber berlangsung secara lintas negara, tanpa mengenal otoritas tunggal yang mampu sepenuhnya mengaturnya.
“Di ruang siber, batas-batas negara menjadi semakin tak jelas, dan siapa pun dapat bertindak atau menjadi korban ancaman,” jelas Sulistyo. Fenomena ini memastikan bahwa ruang siber bukan sekadar infrastruktur digital, namun juga telah menjadi arena krusial penentu stabilitas dan keamanan global.
Sifat ruang siber yang tanpa batas nyata juga membawa konsekuensi besar bagi konsep kedaulatan negara. Ancaman dapat muncul kapan saja dan dari pelaku mana saja, baik individu, kelompok, maupun negara. Sulistyo menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi setiap negara adalah bagaimana melindungi kepentingan nasional dan menegakkan kedaulatan di wilayah yang tidak berbatas fisik. Penyerangan siber, penyebaran misinformasi, serta manipulasi data dapat menyeberangi perbatasan dengan kecepatan luar biasa—tidak lagi memerlukan mobilisasi sumber daya fisik seperti dalam konflik konvensional.
Karena karakter ruang siber yang borderless, negara-negara harus mendapatkan cara-cara inovatif untuk memastikan keamanan digital. Negara dan pelaku non-negara sama-sama mendapat kesempatan melakukan operasi lintas negara, bahkan tanpa meninggalkan jejak fisik di luar perbatasan suatu negara. Selain itu, semakin besarnya peran kelompok kriminal maupun aktor negara dalam menjalankan operasi di dunia maya mempersulit upaya penegakan hukum dan atribusi atas serangan siber.
Fenomena tanpa batas ini juga mendorong terciptanya rivalitas baru antarnegara, khususnya antara kekuatan besar yang berlomba di bidang teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, telekomunikasi generasi baru, hingga komputasi kuantum. Dominasi di ruang siber kini dilihat sebagai keunggulan strategis dalam geopolitik masa kini.
Menghadapi kompleksitas tersebut, Sulistyo menyoroti langkah-langkah yang ditempuh Indonesia. Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memposisikan diri aktif dalam diplomasi siber global. Tujuannya adalah memastikan tata kelola ruang siber global tetap demokratis, inklusif, dan tidak didominasi oleh segelintir negara kuat. Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional, seperti ASEAN dan PBB, dengan mendorong pembentukan norma etika berperilaku di dunia maya dan mendorong kerja sama penanganan insiden lintas negara.
Diplomasi saja tidak cukup. Sulistyo menambahkan, penguatan sistem ketahanan nasional di bidang siber merupakan prioritas utama, termasuk modernisasi teknologi pertahanan siber dan pengembangan SDM yang mampu bersaing secara global. Kerja sama internasional yang erat menjadi syarat mutlak; tidak ada satu negara pun yang dapat melindungi ruang siber secara absolut sendirian. Langkah penting lainnya adalah peningkatan kapasitas kolektif menghadapi ancaman siber regional dan global.
Menurut Sulistyo, “Keamanan siber harus dianggap sebagai bagian integral dari keamanan internasional. Dalam dunia yang tidak lagi mengenal batas, keamanan kita saling terkait dan membutuhkan solidaritas global.” Pidato tersebut menegaskan perlunya kolaborasi lintas negara dan inovasi berkelanjutan agar ruang siber dapat dimanfaatkan secara aman untuk seluruh umat manusia.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
