Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak langsung menjadi kekuatan politik besar sebelum akhirnya dibubarkan pada 1966. Perjalanannya berlangsung lebih dari lima dekade, dimulai dari pembentukan organisasi gerakan kiri pada masa kolonial, berlanjut melalui konflik bersenjata, kebangkitan lewat Pemilu 1955, hingga keruntuhan setelah peristiwa 30 September 1965.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia dapat ditelusuri ke pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas partai pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali membangun kekuatan politik. Namun, kebangkitannya terganggu oleh konflik pada 18 September 1948 di Madiun. Peristiwa tersebut melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang beranggotakan sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Bangkit melalui Pemilu 1955
Setelah mengalami kehancuran organisasi, PKI membangun kembali pengaruhnya pada dekade 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain, partai ini memperluas jaringan serta basis dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Kekuatan tersebut terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum mencatat PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Hasil itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Dalam pemilihan anggota Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Memasuki masa Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI menjadi salah satu pendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis.
Pengaruh partai meningkat pada awal 1960-an melalui organisasi massa dan ruang politik yang tersedia dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga menguat. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan 1965-1966, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan berbagai aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI menekankan penggunaan arsip dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang untuk mengkaji peristiwa tersebut.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI beserta organisasi serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan. Komnas HAM mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk pemindahan paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang juga melarang penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, serta Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi. Perubahan setelah 1965 turut mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno dan munculnya Orde Baru; Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden pada 1968. Hingga kini, sejarah PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi kajian karena menyangkut perubahan politik sekaligus persoalan hak asasi manusia.
