Prabowo’s Plan: Eradicate State Budget Deficit with Efficiency Measures

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia ke posisi nol defisit, secara resmi mengungkapkan komitmennya saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Jumat (15 Agustus). Dalam anggaran draft 2026, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp 3.147,7 triliun. Defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), didanai melalui cara-cara yang bijaksana, inovatif, dan berkelanjutan. Prabowo menyatakan, “Pemerintahan saya berjanji di hadapan sidang ini bahwa kami akan terus melaksanakan langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi defisit sebanyak mungkin. Harapan saya, ambisi saya, suatu hari—mungkin pada tahun 2027 atau 2028—saya dapat berdiri di depan ruang sidang ini dan mengumumkan bahwa kami telah mencapai anggaran negara tanpa defisit sama sekali.” Beliau menekankan perlunya keberanian dan tekad dalam menghilangkan kebocoran anggaran, meminta dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia. “Kita harus berani, kita harus bertekad untuk mengeliminasi semua bentuk kebocoran. Untuk itu, saya memohon dukungan dari semua kekuatan politik di negara ini,” ujarnya. Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Anggaran, tambahnya, harus dirancang agar tetap fleksibel dalam mengamortisasi guncangan global, sambil tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas pengeluaran, dan inovasi pembiayaan. Pendapatan pajak akan dipertingkatkan sambil menjaga iklim investasi dan keberlanjutan bisnis. Insentif fiskal, sementara itu, akan ditargetkan dan dikalibrasi dengan hati-hati untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis. “Kami akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam kami untuk memastikan bahwa mereka dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi positif pada kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo.

Source link