Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR), Syaiful Bahari, mengatakan bahwa program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo-Gibran berpotensi menyebabkan kekacauan pasokan beras di pasar. Akibatnya, harga beras akan semakin mahal dan komoditas tersebut bisa langka di pasaran.
Menurut Syaiful, kebutuhan beras untuk program makan siang gratis tersebut mencapai 6,7 juta ton per tahun. Jumlah beras ini setara dengan sepertiga produksi beras di Jawa yang mencapai rata-rata 20 juta ton per tahun. Mengingat Jawa merupakan penyumbang beras terbesar dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
“Sekiranya 6,7 juta ton digunakan untuk program makan gratis, maka akan terjadi distorsi pasokan beras di pasar yang berimbas pada kenaikan harga beras dan kelangkaan,” ujar Syaiful kepada Tempo pada Sabtu, 24 Februari 2024.
Syaiful juga membandingkan dengan program Bansos beras yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ketika pemerintah hanya mengambil beras dalam jumlah kurang dari 200 ribu ton, harga beras sudah mengalami kenaikan meskipun sudah ditopang dengan impor beras.
Lebih lanjut, Syaiful menilai bahwa program ini akan mempengaruhi sebagian besar produksi beras di Indonesia. Hal ini akan membuat beras menjadi langka dan mahal, dan kemungkinan besar harus mengandalkan impor.
Selain itu, program ini dianggap menciptakan diskriminasi terhadap rakyat Indonesia. Program pangan gratis yang ditujukan untuk 82,9 juta penduduk miskin ini, secara tidak langsung akan mengorbankan 179 juta orang lainnya yang harus membeli beras dengan harga mahal.
Menurut Syaiful, program makan gratis tidak memiliki kaitan dengan konsep swasembada. Malahan, akan merusak struktur produksi, pasar, dan harga di dalam negeri yang semakin bersifat diskriminatif.
Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), sebelumnya menyatakan bahwa program makan siang dan susu gratis ini akan membutuhkan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, serta berbagai kebutuhan lainnya seperti daging ayam, daging sapi, daging ikan, sayur, buah-buahan, dan susu sapi segar.
Untuk memenuhi kebutuhan program ini, pemerintah akan menggunakan konsep pertanian kolaboratif yang melibatkan industri pangan nasional. Desa juga akan dijadikan basis produksi untuk memproduksi bahan-bahan pangan yang diperlukan. Sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa diprediksi bisa dilibatkan dalam memproduksi padi untuk program tersebut.