Puluhan massa dari Jaringan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) dan Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara melakukan unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka menuntut KPK untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan kepemilikan aset tidak wajar oleh Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga. Orasi dari Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba, menyoroti berbagai dugaan korupsi yang melibatkan bupati dan perusahaan tertentu, termasuk soal pengelolaan lahan peternakan babi yang kontroversial. Selain itu, massa juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari keberadaan peternakan babi tersebut di sekitar Danau Toba, sebuah tempat wisata penting di Sumatera Utara.
Sebelumnya, Bupati Simalungun telah dilaporkan ke KPK oleh FMPB Sumatera Utara terkait kepemilikan aset tidak wajar dan sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Simalungun. Laporan tersebut juga mencakup sejumlah proyek pembangunan dengan nilai kontrak yang cukup besar yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Menyusul unjuk rasa ini, kasus-kasus dugaan korupsi di Simalungun semakin menjadi sorotan publik, dan tindak lanjut dari KPK diharapkan segera dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan di daerah tersebut.
