Solusi Masalah Guru Honorer oleh DPRD Pangandaran

Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mengadakan audiensi di Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka menyerukan agar DPRD turut memperjuangkan hak mereka untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para guru madrasah swasta membawa sebelas poin tuntutan yang menyoroti ketidaksetaraan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian mereka dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah agar guru madrasah swasta diangkat menjadi PPPK. Dede menggarisbawahi perbedaan nasib antara guru honorer di sekolah negeri yang bisa menjadi PPPK setelah dua tahun mengabdi, sementara guru swasta yang telah lebih lama tidak mendapat kesempatan tersebut. Mereka juga mencermati honorarium guru madrasah swasta yang kurang memadai. PGM juga meminta adanya kebijakan khusus bagi guru madrasah swasta yang telah mengabdikan diri lebih dari 15 tahun, dengan harapan mereka dapat diprioritaskan dalam seleksi PPPK dan ASN. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen DPRD untuk mengadvokasi tuntutan tersebut dengan mengirim surat kepada DPR RI dan instansi terkait guna mendukung aspirasi guru madrasah swasta. Asep memberikan apresiasi dan dukungan terhadap aspirasi yang diwakili oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Dia menegaskan pentingnya peran guru dalam masa depan generasi di Pangandaran, serta berjanji untuk membantu dalam perjuangan demi hak-hak mereka.

Source link